Gaji, Gaji, PHK: Mengenal Hak-Hak Pekerja dan Cara Melindunginya


Gaji, Gaji, PHK: Mengenal Hak-Hak Pekerja dan Cara Melindunginya

Industri pekerjaan terus berkembang dan berubah, dan sayangnya, tidak selalu menguntungkan pekerja. Berita tentang pemutusan hubungan kerja (PHK) atau pengurangan gaji sering terdengar, dan pekerja sering merasa tidak berdaya dalam menghadapi situasi ini. Namun, penting untuk diingat bahwa pekerja memiliki hak-hak yang dilindungi oleh undang-undang, dan ada cara untuk melindungi diri dari potensi ketidakadilan.

Dalam artikel ini, kita akan membahas berbagai hak pekerja terkait gaji, PHK, dan perlindungan lainnya. Kita akan melihat ketentuan hukum yang berlaku, langkah-langkah yang dapat diambil pekerja untuk melindungi hak-hak mereka, dan sumber daya yang tersedia untuk membantu pekerja yang menghadapi masalah ketenagakerjaan.

Sebelum kita membahas lebih lanjut tentang hak-hak pekerja, penting untuk memahami konsep hubungan kerja dan jenis-jenis pekerjaan yang ada. Hubungan kerja adalah hubungan antara pengusaha dan pekerja yang didasarkan pada perjanjian kerja, baik tertulis maupun lisan. Jenis-jenis pekerjaan dapat berupa pekerjaan tetap, pekerjaan kontrak, pekerjaan paruh waktu, atau pekerjaan lepas.

gaji ganis phpl

Sepuluh poin penting tentang gaji, gaji, dan PHK:

  • Upah minimum regional (UMR)
  • Gaji pokok dan tunjangan
  • Lembur dan cuti
  • Pesangon dan uang penghargaan
  • Perlindungan PHK
  • Hak cuti hamil
  • Jaminan sosial
  • Serikat pekerja
  • Penyelesaian perselisihan
  • Bantuan hukum

Kesepuluh poin ini merupakan hak-hak dasar yang dimiliki oleh pekerja di Indonesia. Jika Anda mengalami masalah terkait gaji, gaji, atau PHK, jangan ragu untuk mencari bantuan dari lembaga atau organisasi yang kompeten.

Upah minimum regional (UMR)

Upah minimum regional (UMR) adalah gaji pokok terendah yang harus dibayarkan oleh pengusaha kepada pekerja di suatu wilayah tertentu. UMR ditetapkan oleh pemerintah daerah berdasarkan pertimbangan kebutuhan hidup layak di wilayah tersebut.

  • Besaran UMR:

    Besaran UMR berbeda-beda di setiap daerah di Indonesia. Umumnya, UMR di kota-kota besar lebih tinggi daripada UMR di daerah pedesaan.

  • Penyesuaian UMR:

    UMR biasanya disesuaikan setiap tahun berdasarkan inflasi dan pertumbuhan ekonomi. Penyesuaian UMR dilakukan oleh pemerintah daerah melalui keputusan gubernur atau bupati/walikota.

  • UMR sebagai dasar pengupahan:

    UMR digunakan sebagai dasar pengupahan untuk pekerja yang tidak memiliki perjanjian kerja atau peraturan perusahaan yang mengatur gaji yang lebih tinggi.

  • Sanksi bagi pelanggar:

    Pengusaha yang melanggar ketentuan UMR dapat dikenakan sanksi berupa teguran, denda, atau bahkan pencabutan izin usaha.

UMR merupakan salah satu hak dasar pekerja yang harus dipenuhi oleh pengusaha. Jika Anda merasa UMR yang Anda terima tidak sesuai dengan ketentuan, Anda dapat mengajukan keberatan ke Dinas Ketenagakerjaan setempat.

Gaji pokok dan tunjangan

Gaji pokok adalah gaji dasar yang diterima pekerja sebelum dipotong pajak dan iuran wajib lainnya. Tunjangan adalah pembayaran tambahan yang diberikan kepada pekerja sebagai kompensasi atas pekerjaan atau kondisi kerja tertentu.

  • Jenis-jenis tunjangan:

    Jenis-jenis tunjangan yang umum diberikan oleh pengusaha meliputi tunjangan makan, tunjangan transportasi, tunjangan perumahan, tunjangan kesehatan, dan tunjangan keluarga.

  • Besaran tunjangan:

    Besaran tunjangan yang diberikan kepada pekerja bervariasi tergantung pada kebijakan perusahaan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

  • Tunjangan sebagai bagian dari upah:

    Tunjangan merupakan bagian dari upah yang harus dibayarkan oleh pengusaha kepada pekerja. Tunjangan tidak boleh dipotong dari gaji pokok.

  • Perhitungan gaji bersih:

    Gaji bersih adalah gaji yang diterima pekerja setelah dipotong pajak dan iuran wajib lainnya. Gaji bersih dihitung dengan rumus: Gaji bersih = Gaji pokok + Tunjangan – Potongan.

Gaji pokok dan tunjangan merupakan hak dasar pekerja yang harus dipenuhi oleh pengusaha. Jika Anda merasa gaji pokok atau tunjangan yang Anda terima tidak sesuai dengan ketentuan, Anda dapat mengajukan keberatan ke Dinas Ketenagakerjaan setempat.

Lembur dan cuti

Lembur adalah bekerja di luar jam kerja yang telah ditetapkan. Cuti adalah hak pekerja untuk tidak bekerja selama jangka waktu tertentu dengan tetap menerima gaji.

Ketentuan lembur:
– Pekerja yang bekerja lembur berhak mendapatkan upah lembur sebesar 1,5 kali upah per jam untuk jam kerja lembur pertama dan 2 kali upah per jam untuk jam kerja lembur selanjutnya.
– Upah lembur dibayarkan bersamaan dengan gaji bulan berikutnya.
– Pengusaha tidak diperbolehkan memaksa pekerja untuk bekerja lembur.

Jenis-jenis cuti:
– Cuti tahunan: cuti yang diberikan kepada pekerja setiap tahunnya selama 12 hari kerja.
– Cuti sakit: cuti yang diberikan kepada pekerja yang sakit selama jangka waktu tertentu dengan menunjukkan surat keterangan dokter.
– Cuti melahirkan: cuti yang diberikan kepada pekerja perempuan yang melahirkan selama 3 bulan.
– Cuti haid: cuti yang diberikan kepada pekerja perempuan yang sedang haid selama 2 hari setiap bulannya.
– Cuti besar: cuti yang diberikan kepada pekerja setelah bekerja selama 6 tahun berturut-turut selama 3 bulan.

Prosedur pengajuan cuti:
– Pekerja yang ingin mengajukan cuti harus mengajukan permohonan cuti kepada atasannya secara tertulis.
– Permohonan cuti harus diajukan setidaknya 3 hari sebelum tanggal cuti yang diinginkan.
– Atasan harus menyetujui atau menolak permohonan cuti tersebut.
– Jika permohonan cuti disetujui, pekerja akan diberikan surat izin cuti.

Lembur dan cuti merupakan hak dasar pekerja yang harus dipenuhi oleh pengusaha. Jika Anda merasa hak lembur atau cuti Anda tidak dipenuhi, Anda dapat mengajukan keberatan ke Dinas Ketenagakerjaan setempat.

Pesangon dan uang penghargaan

Pesangon adalah uang yang diberikan kepada pekerja yang mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK) oleh pengusaha. Uang penghargaan adalah uang yang diberikan kepada pekerja sebagai penghargaan atas masa kerja dan pengabdiannya kepada perusahaan.

  • Hak atas pesangon:

    Pekerja yang mengalami PHK berhak mendapatkan pesangon sebesar 1 bulan upah untuk setiap tahun masa kerja, maksimal 9 bulan upah.

  • Hak atas uang penghargaan:

    Pekerja yang telah bekerja selama 3 tahun atau lebih berhak mendapatkan uang penghargaan sebesar 1 bulan upah.

  • Cara pembayaran pesangon dan uang penghargaan:

    Pesangon dan uang penghargaan harus dibayarkan oleh pengusaha kepada pekerja selambat-lambatnya 30 hari setelah tanggal PHK.

  • Penyelesaian perselisihan:

    Jika terjadi perselisihan antara pengusaha dan pekerja terkait pesangon dan uang penghargaan, maka penyelesaiannya dapat dilakukan melalui lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial atau pengadilan hubungan industrial.

Pesangon dan uang penghargaan merupakan hak dasar pekerja yang harus dipenuhi oleh pengusaha. Jika Anda merasa hak pesangon atau uang penghargaan Anda tidak dipenuhi, Anda dapat mengajukan keberatan ke Dinas Ketenagakerjaan setempat.

Perlindungan PHK

Pemutusan hubungan kerja (PHK) adalah pengakhiran hubungan kerja antara pengusaha dan pekerja. PHK dapat terjadi karena berbagai alasan, seperti efisiensi perusahaan, penutupan perusahaan, atau karena pekerja melakukan pelanggaran berat. Namun, pengusaha tidak diperbolehkan melakukan PHK secara semena-mena.

Prosedur PHK:
– Pengusaha harus memberikan surat peringatan (SP) kepada pekerja sebelum melakukan PHK. SP diberikan sebanyak 3 kali, dengan jangka waktu masing-masing 14 hari.
– Jika pekerja tidak memperbaiki kesalahannya setelah diberikan SP 3, maka pengusaha dapat melakukan PHK.
– Pengusaha harus membayar pesangon dan uang penghargaan kepada pekerja yang mengalami PHK.
– Pengusaha juga harus melaporkan PHK tersebut ke Dinas Ketenagakerjaan setempat.

Hak-hak pekerja yang mengalami PHK:
– Pekerja yang mengalami PHK berhak mendapatkan pesangon dan uang penghargaan.
– Pekerja yang mengalami PHK juga berhak mendapatkan uang penggantian hak (UPH) sebesar 1 bulan upah.
– Pekerja yang mengalami PHK berhak mendapatkan pelatihan kerja dari pemerintah.
– Pekerja yang mengalami PHK berhak mendapatkan bantuan sosial dari pemerintah.

Penyelesaian perselisihan PHK:
– Jika terjadi perselisihan antara pengusaha dan pekerja terkait PHK, maka penyelesaiannya dapat dilakukan melalui lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial atau pengadilan hubungan industrial.

Perlindungan PHK merupakan hak dasar pekerja yang harus dipenuhi oleh pengusaha. Jika Anda merasa hak-hak Anda sebagai pekerja yang mengalami PHK tidak dipenuhi, Anda dapat mengajukan keberatan ke Dinas Ketenagakerjaan setempat.

Hak cuti hamil

Cuti hamil adalah hak pekerja perempuan untuk tidak bekerja selama jangka waktu tertentu sebelum dan setelah melahirkan. Cuti hamil diberikan kepada pekerja perempuan untuk menjaga kesehatan ibu dan bayi, serta untuk mempersiapkan diri menyambut kelahiran bayi.

Ketentuan cuti hamil:
– Pekerja perempuan berhak mendapatkan cuti hamil selama 3 bulan, yaitu 1 bulan sebelum melahirkan dan 2 bulan setelah melahirkan.
– Cuti hamil dapat diambil sekaligus atau dibagi-bagi.
– Selama cuti hamil, pekerja perempuan tetap berhak mendapatkan gaji penuh.
– Pengusaha tidak diperbolehkan memecat pekerja perempuan yang sedang hamil atau sedang cuti hamil.

Prosedur pengajuan cuti hamil:
– Pekerja perempuan yang ingin mengajukan cuti hamil harus mengajukan permohonan cuti kepada atasannya secara tertulis.
– Permohonan cuti hamil harus diajukan setidaknya 1 bulan sebelum tanggal cuti yang diinginkan.
– Atasan harus menyetujui atau menolak permohonan cuti hamil tersebut.
– Jika permohonan cuti hamil disetujui, pekerja perempuan akan diberikan surat izin cuti hamil.

Hak-hak pekerja perempuan selama cuti hamil:
– Pekerja perempuan yang sedang cuti hamil berhak mendapatkan gaji penuh.
– Pekerja perempuan yang sedang cuti hamil juga berhak mendapatkan tunjangan kesehatan dari perusahaan.
– Pekerja perempuan yang sedang cuti hamil juga berhak mendapatkan perlindungan dari PHK.

Hak cuti hamil merupakan hak dasar pekerja perempuan yang harus dipenuhi oleh pengusaha. Jika Anda merasa hak cuti hamil Anda tidak dipenuhi, Anda dapat mengajukan keberatan ke Dinas Ketenagakerjaan setempat.

Jaminan sosial

Jaminan sosial adalah program yang memberikan perlindungan kepada pekerja dan keluarganya terhadap risiko sosial, seperti kecelakaan kerja, sakit, kematian, hari tua, dan kehilangan pekerjaan.

  • Jenis-jenis jaminan sosial:

    Jenis-jenis jaminan sosial yang ada di Indonesia meliputi:
    – Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)
    – Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)
    – Jaminan Kematian (JKM)
    – Jaminan Hari Tua (JHT)
    – Jaminan Pensiun (JP)

  • Manfaat jaminan sosial:

    Manfaat jaminan sosial yang diberikan kepada pekerja meliputi:
    – Perawatan kesehatan gratis
    – Santunan kematian
    – Uang tunai saat kecelakaan kerja
    – Uang pensiun saat memasuki usia pensiun
    – Uang tunai saat kehilangan pekerjaan

  • Iuran jaminan sosial:

    Iuran jaminan sosial dibayarkan oleh pekerja dan pengusaha. Besarnya iuran jaminan sosial tergantung pada jenis jaminan sosial dan gaji pekerja.

  • Cara pendaftaran jaminan sosial:

    Pekerja dapat mendaftar jaminan sosial melalui perusahaan tempat bekerja atau melalui kantor cabang BPJS Ketenagakerjaan terdekat.

Jaminan sosial merupakan hak dasar pekerja yang harus dipenuhi oleh pengusaha. Jika Anda merasa hak jaminan sosial Anda tidak dipenuhi, Anda dapat mengajukan keberatan ke Dinas Ketenagakerjaan setempat.

Serikat pekerja

Serikat pekerja adalah organisasi yang dibentuk oleh pekerja untuk memperjuangkan hak-hak dan kepentingan mereka. Serikat pekerja dapat dibentuk di tingkat perusahaan, sektoral, atau nasional.

Fungsi serikat pekerja:
– Melakukan perundingan dengan pengusaha mengenai gaji, tunjangan, dan kondisi kerja lainnya.
– Menyelesaikan perselisihan antara pekerja dan pengusaha melalui jalur bipartit atau tripartit.
– Melakukan advokasi dan kampanye untuk memperjuangkan hak-hak pekerja.
– Memberikan bantuan hukum kepada pekerja yang mengalami masalah ketenagakerjaan.

Keuntungan menjadi anggota serikat pekerja:
– Mendapatkan perlindungan hukum yang lebih kuat.
– Mendapatkan akses informasi yang lebih baik tentang hak-hak pekerja.
– Memiliki kesempatan untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan yang mempengaruhi kondisi kerja.
– Memiliki kesempatan untuk membangun solidaritas dengan sesama pekerja.

Cara membentuk serikat pekerja:
– Setidaknya 10 pekerja di suatu perusahaan atau sektor dapat membentuk serikat pekerja.
– Pekerja yang ingin membentuk serikat pekerja harus mengajukan permohonan kepada Dinas Ketenagakerjaan setempat.
– Dinas Ketenagakerjaan akan memeriksa kelengkapan persyaratan dan menerbitkan surat keterangan pendirian serikat pekerja.

Serikat pekerja merupakan salah satu pilar penting dalam sistem ketenagakerjaan. Serikat pekerja membantu melindungi hak-hak pekerja dan memperjuangkan kepentingan mereka. Jika Anda merasa hak-hak Anda sebagai pekerja tidak dipenuhi, Anda dapat mempertimbangkan untuk bergabung dengan serikat pekerja.

Penyelesaian perselisihan

Perselisihan hubungan industrial adalah sengketa antara pengusaha dan pekerja atau serikat pekerja mengenai hak, kewajiban, dan kepentingan masing-masing pihak.

  • Cara penyelesaian perselisihan:

    Perselisihan hubungan industrial dapat diselesaikan melalui beberapa cara, yaitu:
    – Negosiasi bipartit: Negosiasi langsung antara pengusaha dan pekerja atau serikat pekerja.
    – Mediasi: Negosiasi dengan bantuan pihak ketiga yang netral, seperti mediator dari Dinas Ketenagakerjaan.
    – Konsiliasi: Negosiasi dengan bantuan pihak ketiga yang ditunjuk oleh Menteri Ketenagakerjaan.
    – Arbitrase: Penyelesaian perselisihan melalui putusan arbitrator yang mengikat kedua belah pihak.

  • Lembaga penyelesaian perselisihan:

    Lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial meliputi:
    – Dinas Ketenagakerjaan
    – Pengadilan Hubungan Industrial
    – Badan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (BPPHI)

  • Prosedur penyelesaian perselisihan:

    Prosedur penyelesaian perselisihan hubungan industrial diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial.

  • Sanksi bagi pelanggar:

    Pelanggaran terhadap ketentuan penyelesaian perselisihan hubungan industrial dapat dikenakan sanksi, seperti teguran, denda, atau pencabutan izin usaha.

Penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang cepat dan adil merupakan kunci untuk menjaga hubungan industrial yang harmonis. Jika Anda mengalami perselisihan hubungan industrial, jangan ragu untuk mencari bantuan dari lembaga penyelesaian perselisihan yang kompeten.

Bantuan hukum

Bantuan hukum adalah layanan hukum yang diberikan kepada masyarakat yang tidak mampu atau kurang mampu untuk membayar jasa pengacara. Bantuan hukum dapat berupa konsultasi hukum, pendampingan hukum, atau pembelaan hukum di pengadilan.

Jenis-jenis bantuan hukum:
– Bantuan hukum litigasi: Bantuan hukum yang diberikan dalam proses peradilan, seperti pendampingan di sidang pengadilan dan pembelaan hukum.
– Bantuan hukum non-litigasi: Bantuan hukum yang diberikan di luar proses peradilan, seperti konsultasi hukum dan negosiasi.

Lembaga penyedia bantuan hukum:
– Lembaga Bantuan Hukum (LBH): Organisasi non-pemerintah yang memberikan bantuan hukum kepada masyarakat kurang mampu.
– Pos Bantuan Hukum (Posbakum): Lembaga bantuan hukum yang didirikan oleh pemerintah daerah.
– Klinik Hukum: Lembaga bantuan hukum yang didirikan oleh perguruan tinggi.

Cara mendapatkan bantuan hukum:
– Masyarakat yang membutuhkan bantuan hukum dapat menghubungi LBH, Posbakum, atau Klinik Hukum terdekat.
– Masyarakat juga dapat mengajukan permohonan bantuan hukum secara online melalui website Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Bantuan hukum merupakan hak dasar masyarakat yang harus dipenuhi oleh negara. Jika Anda mengalami masalah hukum dan tidak mampu membayar jasa pengacara, jangan ragu untuk mencari bantuan hukum dari lembaga penyedia bantuan hukum yang kompeten.

FAQ

Berikut adalah beberapa pertanyaan yang sering ditanyakan tentang gaji:

Question 1: Berapa gaji minimum di Indonesia?
Answer 1: Gaji minimum di Indonesia ditetapkan oleh pemerintah daerah. Besaran gaji minimum berbeda-beda di setiap daerah, tergantung pada kondisi ekonomi dan kebutuhan hidup di daerah tersebut.

Question 2: Bagaimana cara menghitung gaji pokok?
Answer 2: Gaji pokok dihitung berdasarkan jam kerja atau hari kerja. Untuk pekerja yang dibayar berdasarkan jam kerja, gaji pokok dihitung dengan rumus: Gaji pokok = Upah per jam x Jumlah jam kerja. Sedangkan untuk pekerja yang dibayar berdasarkan hari kerja, gaji pokok dihitung dengan rumus: Gaji pokok = Upah per hari x Jumlah hari kerja.

Question 3: Apa saja tunjangan yang biasanya diberikan oleh perusahaan?
Answer 3: Tunjangan yang biasanya diberikan oleh perusahaan meliputi tunjangan makan, tunjangan transportasi, tunjangan perumahan, tunjangan kesehatan, dan tunjangan keluarga.

Question 4: Bagaimana cara mengajukan kenaikan gaji?
Answer 4: Untuk mengajukan kenaikan gaji, Anda dapat berbicara langsung dengan atasan atau HRD perusahaan. Pastikan Anda memiliki alasan yang kuat untuk meminta kenaikan gaji, seperti prestasi kerja yang baik atau peningkatan tanggung jawab.

Question 5: Apa yang harus dilakukan jika gaji tidak dibayar tepat waktu?
Answer 5: Jika gaji tidak dibayar tepat waktu, Anda dapat mengajukan keberatan ke Dinas Ketenagakerjaan setempat. Anda juga dapat melaporkan perusahaan tersebut ke Serikat Pekerja atau LBH.

Question 6: Apakah pekerja berhak mendapatkan pesangon jika di-PHK?
Answer 6: Ya, pekerja yang di-PHK berhak mendapatkan pesangon. Besaran pesangon yang diterima pekerja tergantung pada masa kerja dan gaji terakhir yang diterima.

Demikian beberapa pertanyaan yang sering ditanyakan tentang gaji. Jika Anda memiliki pertanyaan lain, jangan ragu untuk menghubungi Dinas Ketenagakerjaan setempat atau berkonsultasi dengan pengacara ketenagakerjaan.

Setelah mengetahui tentang gaji, tunjangan, dan hak-hak pekerja lainnya, berikut adalah beberapa tips untuk mengelola gaji Anda dengan baik:

Tips

Setelah mengetahui tentang gaji, tunjangan, dan hak-hak pekerja lainnya, berikut adalah beberapa tips untuk mengelola gaji Anda dengan baik:

Tip 1: Buat anggaran keuangan:
Buatlah anggaran keuangan untuk mengatur pengeluaran Anda setiap bulan. Pastikan pengeluaran Anda tidak lebih besar dari pendapatan yang Anda terima.

Tip 2: Prioritaskan kebutuhan pokok:
Dahulukan pengeluaran untuk kebutuhan pokok, seperti makanan, tempat tinggal, dan transportasi. Setelah itu, baru alokasikan dana untuk kebutuhan sekunder dan tersier.

Tip 3: Sisihkan tabungan:
Sisihkan sebagian dari gaji Anda untuk tabungan. Tabungan ini dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan darurat atau untuk rencana keuangan jangka panjang, seperti membeli rumah atau kendaraan.

Tip 4: Hindari hutang konsumtif:
Hindari mengambil hutang konsumtif, seperti hutang untuk membeli barang-barang yang tidak ضروری. Jika terpaksa harus berhutang, pastikan Anda mampu membayar cicilan hutang tersebut tepat waktu.

Dengan mengikuti tips-tips di atas, Anda dapat mengelola gaji Anda dengan baik dan mencapai tujuan keuangan Anda.

Demikian pembahasan tentang gaji, tunjangan, dan hak-hak pekerja lainnya. Semoga artikel ini bermanfaat bagi Anda. Jika Anda memiliki pertanyaan lebih lanjut, jangan ragu untuk berkonsultasi dengan Dinas Ketenagakerjaan setempat atau pengacara ketenagakerjaan.

Conclusion

Gaji merupakan salah satu aspek terpenting dalam hubungan kerja. Gaji yang layak dan tunjangan yang memadai merupakan hak dasar pekerja yang harus dipenuhi oleh pengusaha. Selain itu, pekerja juga memiliki hak-hak lain, seperti hak cuti, hak pesangon, dan hak untuk berserikat.

Jika Anda merasa hak-hak Anda sebagai pekerja tidak dipenuhi, jangan ragu untuk mencari bantuan hukum. Anda dapat menghubungi Dinas Ketenagakerjaan setempat, Serikat Pekerja, atau LBH. Pemerintah telah menyediakan berbagai lembaga dan layanan untuk melindungi hak-hak pekerja.

Dengan mengetahui tentang hak-hak pekerja dan cara memperjuangkannya, kita dapat menciptakan hubungan kerja yang lebih adil dan harmonis. Pekerja yang sejahtera dan terlindungi akan lebih produktif dan berkontribusi positif terhadap kemajuan perusahaan dan perekonomian secara keseluruhan.

Images References :

Check Also

gaji pegawai rumah sakit

Gaji Pegawai Rumah Sakit: Berapa Nominalnya dan Faktor yang Memengaruhinya

Sebagai salah satu profesi yang sangat penting dalam sektor kesehatan, gaji pegawai rumah sakit menjadi …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *